Elsa Catriana – Kompas.com – 10/06/2021, 12:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian terus mendorong daya saing Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, agar lebih terintegrasi sehingga dapat menarik bagi para investor.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
“KIK adalah salah satu klaster terpadu yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan kawasan industri lainnya di Indonesia,” kata Agus dalam siaran pers, dikutip Kompas.com, Kamis (10/6/2021).
Agus menjelaskan bahwa KIK adalah perwujudan nyata dari kerja sama antara Indonesia dan Singapura, yang dibangun oleh PT Jababeka Tbk bersama Sembcorp Development Indonesia Pte. Ltd., anak perusahaan Sembawang Development Ltd. dari Singapura.
Pengoperasian KIK secara resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada November 2016.
Menurut Menteri Perindustrian, pengembangan KIK akan terus dipercepat menjadi kawasan industri padat karya yang berorientasi ekspor.
Diyakini bahwa hal ini dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kami mengapresiasi bahwa KIK saat ini memiliki 66 Badan Usaha dengan pencapaian investasi sebesar Rp 19,2 triliun. Investasi ini tentunya memberikan efek pengganda yang luas bagi perekonomian, termasuk penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja,” kata Agus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Wilayah dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto, mengatakan bahwa pihaknya baru saja melakukan kunjungan kerja ke KIK.
“Kami sebagai pengembang kawasan industri mendukung kelanjutan pembangunan KIK agar lebih banyak investor dapat masuk,” jelasnya.
Usulan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pembangunan KIK agar lebih kompetitif adalah dengan mendorong pengembangan pelabuhan, memfasilitasi harga gas yang kompetitif, dan mempercepat revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi.
“Harga gas dan revisi Perpres adalah dua prioritas yang kami usulkan untuk meningkatkan investasi di Kendal, khususnya di KIK,” kata Eko.
Menurut Eko, selama kunjungan ke PT Daeyoung, perusahaan tersebut menghabiskan USD 13,8 per MMBTU untuk LPG, atau lebih mahal daripada biaya tenaga kerja.
“Mereka menggunakan gas sebagai sumber energi dalam proses pewarnaan. Pasokan gas dari Jawa Timur,” katanya.
Eko menambahkan bahwa kapasitas produksi perusahaan baru mencapai 60 persen dari total kapasitasnya. “Jika harga gas lebih murah, kapasitasnya pasti akan meningkat. Sebagian besar produk mereka untuk penggunaan domestik, dan sisanya diekspor ke Vietnam,” tambahnya.
